Selasa, 22 Mei 2012

Neoliberalisme

Perang dunia kedua telah berhasil membangkitkan kembali perkembangan modal di negara-negara maju. Perkembangan ini mampu memacu negara-negara tersebut untuk melakukan ekspansi modal ke negara-negara miskin atau dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga, dengan alasan pembanguan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi menyambut baik para ekspansi modal tersebut. Di indonesia, pasca kejatuhan Soekarno, rezim Soeharto menebarkan karpet merah bagi para kapitalis, terutama yang bergabung didalam IGGI, bahkan tak cukup sampai disitu, pada masa awal orde baru tersebut di lakukan pula dengan cara melakukan “politik pintu terbuka”; memberlakukan sistim Devisa Bebas; memberikan Tax Holiday bagi perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam katagori PMA dan PMDN; melakukan privatisasi BUMN; dan mengeluarkan sejumlah paket kebijaksanaan, seperti Deregulasi Perdagangan, bertujuan untuk mengundang masuknya modal asing. Sangat jauh berbeda dengan masa rejim Soekarno yang menolak bantuan tersebut, termasuk dari IGGI, bahkan banyak yang menyebutkan kondisi masa orba sebagai pertanda masuknya Kapitalisme jilid Kedua. Sejak tahun 1960-an muncul perusahaan-perusahaan transnasional di negara-negara dunia ketiga. Hal ini diramalkan Marx sebagai ”Kebutuhan (kapitalisme) akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi keseluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat dimana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.”

Kapitalisme menuntut agar dunia ketiga membuka pasarnya. Mengingat waktu itu masih mendapat hambatan dari dunia ketiga, melalui pemberlakuan sejumlah proteksi. Untuk itu pemerintah negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 melihat kebutuhan untuk melakukan sejumlah reformasi strukturural di negara-negara dunia ketiga. Pada tahun 1976, dalam pertemuan tahunan, mereka bersepakat untuk melakukan reformasi neoliberal, yang pada intinya berisi: pencabutan berbagai subsidi negara kepada warganya, kemudahan masuknya investasi asing, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan.

Kapitalime dalam mengamankan modalnya mengontrol lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia (ingat 10 paket kebijakan pada masa awal reformasi, yang disyaratkan IMF kepada Indonesia). Merekapun berhasil mendorong kebijakan neoliberal untuk dijadikan sebagai kebijakan global, melalui pintu liberalisasi di seluruh negara (globalisasi). Lembaga-lembaga keuangan internasional ini tidak lebih hanya berfung sisebagai agen pemerintahan negara-negara maju untuk menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal. Ekspor modal melalui hutang luar negeri dari IMF dan Bank dunia menjadi senjata untuk menekan pemerintahan di dunia ketiga, agarmen jalankan kapitalisme neoliberalisme, bahkan sebagai negara yang otoriter dan anti kebebasan terhadap negara-negara dunia ketiga yang menolaknya.

Neoliberalisme dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal, merupakan koreksi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dianut Adam Smith. Paham ini dipengaruhi pula oleh teori neoklasik, dipelopori oleh Marshall. Pada umumnya mengi-nginkan adanya pengurangan, bahkan menghilangkan campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik, dengan anggapan mengarah pada penciptaan Distorsi dan Biaya Ekonomi Tinggi. Konon menurut pendapatnya diniscayakan melahirkan tindakan koruptif.
Neoliberalisme pada intinya adalah :
  1. Paham yang memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas
  2. memperlancar perdagangan internasional dan investasi. Bertujuan agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan standar hidup rakyat suatu negara, serta melakukan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.
Neoliberalisme dalam kebijakan luar negerinya erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Semuanya bertujuan agar negara tersebut membuka pasar dalam negerinya dan melakukan perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perda gangan seperti WTO dan Bank Dunia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi diusahakan keras menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh, seperti upah minimum dan hak hak daya tawar kolektif lainnya. Sehingga menjadi tidak heran jika penolakan terhadap paham ini banyak dilakukan oleh kaum pekerja.

Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik memang tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan yang adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat prakapitalis adalah masyarakat feodal yang pendu duknya ditindas. Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas meng ambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apa pun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan. Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.

Paham kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan (free ficht competition). Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb, melalui cara dengan memperkecil turut campur dalam aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri". Sama halnya dengan pemahaman tentang kehendak bebas.

Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman mengulangi kembali argumentasi klasik dari Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.

MASA MENURUN
Pada peristiwa kehancuran Wall Street dalam peristiwa Great Depression hingga awal 1970-an, pada waktu itu wacana negeri industri maju masih dikuasai politik sosial demokrat, dengan argumennya tentang “kesejahteraan”. Pada umumnya para elit politik dan pengusaha memahami bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Rakyat berhak mendapatkan tempat tinggal layak; pendidikan; pengobatan; dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Pada konferensi moneter dan keuangan internasional Perseri katan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II, bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang, maka negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan, seperti yang ditawarkan oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

KEBANGKITAN
Pada masa selanjutnya Hayek (1944), The Road to Serfdom menolak pasal-pasal tentang kesejahteraan ini. Hayek meng hubungkan pasal-pasal kesejahteraan dengan kekalahan liberal dan kekalahan kebebasan individualisme. Tulisan demikian ketika itu dianggap aneh dan tidak dihiraukan. Namun sejarah berkehendak lain. Seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas nega ra-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan em bargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipat gan dakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat atau biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya. Pada situasi inilah ide-ide libertarian mendominasi wacana, tidak hanya di tingkat nasional atau dalam negeri tapi juga di tingkat global, seperti IMF dan World Bank.

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul "Anarchy, State, and Utopia", yang mengemukakan kembali kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas. Kemudian disebut dengan istilah "Reaganomics". Hal yang hal nya dengan peristiwa di Inggris. Untuk kemudian Keith Joseph mengarsiteki munculnya "Thatcherisme". Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhir dari kedua idenya sama, yakni : Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai "Neoliberalisme". Paham ekonomi neoliberal kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago, dipelopori oleh Milton Friedman.

NEOLIBERALISME
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neo liberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau masalah-masalah ketenagakerjaan, sepenuhnya merupakan urusan pengusaha atau para pemilik modal dan pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi dan aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah. Tapi privatisasi tidak terjadi pada negara negara kapitalis besar. Dalam prakteknya hanya dilakukan oleh negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya, seperti di Indonesia. Privatisasi telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Kaum neoliberalisme mendesak agar Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Revolusi neoliberalisme bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, masih jauh lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas tanpa distori. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Pada masa sebelumnya, Marx meniscayakan, bahwa : ketika logika pasar ditempatkan didalam pemikiran diatas masalah kehidupan publik maka perkembangan borjuasi seiring berkembang pula kelas (jumlah) pe kerja. Menurut Marx dimaksud, :”Dibandingkan dengan berkembangnya borjuasi, artinya, kapital, maka da lam derajat yang itu juga proletariat, kelas buruh modern berkembang namun kaum buruh hanya hidup selama mereka mendapat pekerjaan, dan mereka hanya mendapat pekerjaan jika kerja buruh mampu memperbesar kapital. Kaum pekerja ini yang harus menjual dirinya sepotong-sepotong, adalah suatu barang dagangan seperti semua barang dagangan lainnya dan karenanya diserahkan mentah-mentah kepada segala perubahan dalam persaingan, kepada segala perguncangan pasar.”

Pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik, seperti subsidi, dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum, namun sangat menghormati hak-hak individu.

Didalam sistim neoliberalisme, tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme bertujuan agar seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebagai komoditas ekonomi. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan pengua saan sumber air ini lambat laun akan dialihkan kesuatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.

Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah. Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai “Neoimperialisme”.

PERKEMBANGAN NEOLIBERALISME 
Agenda-agenda ekonomi neoliberal semula banyak dipelopori Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Inggris memfatwakan, ketika negara mengalami kesulitan ekonomi, ketika posisi keungan kami sedang sulit, akan tetapi swasta (korporasi) kami mampu membangun terowongan bawah laut dan memperpanjang rel kereta api tanpa ada bantuan sedikitpun dari pemerintah. Kemasygulan ini disebarkan keseluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Pada episode selanjutnya, dalam rangka menanggulangi krisis moneter di beberapa negara Amerika Latin, negara-negara tersebut bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF utuk menelorkan paket kebijakan yang disebut Konsensus Washington, dengan agenda : 
  1. Pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk pengha pusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya,
  2. Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan,
  3. Pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan
  4. Pelaksanaan privatisasi BUMN.
Di Indonesia, agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Pelaksanaan yang benar-benar dilakukan menemukan jodohnya ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI). Salah satu butir kesepakatan nya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Selain hal tersebut, Indonesia dipaksa harus melakukan privatisasi beberapa BUMN, akan tetapi praktek privatisasi malahan tidak juga mampu mengangkat perekomian masyarakat, bahkan hanya memberikan kesempatan pihak asing untuk menguasai asset-asset negara dan atau asset-asset yang strategis (contoh Indosat).

Di Amerika Serikat, neoliberalisme berkonotasi dengan dukungan terhadap perdagangan bebas dan welfare reform. Ekonom Brad DeLong, seorang neoliberal, walaupun mendukung Keynesian, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme (liberalisme baru) biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke-20). Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. Di Amerika, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme, namun Ronald Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, yang sebenarnya istilah ini biasanya diterapkan kepada Demokrasi seperti Democratic Leader-ship Council.

KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME 
Kritik terhadap neoliberalisme, pada umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang yang asetnya sudah kadung dikuasi asing dan dikuras, padahal institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun. Hal ini disebabkan tidak terlindungi dari perdagangan dan modal. Kritik terhadap neoliberal dilakukan juga dalam gerakan neoliberal sendiri. Pada umumnya mengkritik terhadap banyaknya negara maju yang kerap menuntut negara lain untuk meliberalisasikan pasar bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestiknya. Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama penetangan terhadap implementasi "pembebasan arus modal", sama sekali tidak menyangkut masalah pembebasan arus tenaga kerja, karena praktek neoliberal mengantarkan arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

Penerapan sistim neoliberalisme saat ini menyisakan banyak masalah, seperti perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan, diatas daya beli masyarakat; penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik yang membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis; kaum perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen; dan perlindungan hak paten memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal; perdagangan bebas di bidang pangan mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga, serta menyebabkan ketergantungan para petani terhadap produk-produk pertanian dari negara luar.

Sistim Neoliberalisme didalam kenyataan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin menganga di hampir semua negara di dunia. Kebijakan neo-liberalisme yang membebaskan kegiatan swasta dari peraturan dan kebijakan pemerintah, membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat dan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari gencarnya tekanan swasta terhadap pemerintah untuk memperlemah serikat buruh, melalui regulasi dan praktek-praktek penekanan lainnya, dengan alasan untuk meningkatkan pertumbuuhan ekonomi.


DISADUR DARI SUMBER :

Hari Buruh. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Buruh. 
The Hystori of May Day, Alexander Trachtenberg.

May Day Archive. http://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html

Peringatan Hari Buruh di Indonesia Beberapa Tahun Terakhir. Dalam May Day 1 Mei. Hari Buruh Sedunia.
http://uniqpost.com/75270/peringatan-hari-buruh-di-indonesia-beberapa-tahun-terakhir/

Hari Burih Seremonial Belaka. Opialeta Putri S.Ked. Oke Zone.com. http://kampus.okezone.com/read/
2013/05/01/95/800799/hari-buruh-seremonial-belaka-atau

Tidak ada komentar: